Ketua DPR Minta Aparat Netral di dalam pemilihan gubernur 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan kata-kata pemilihan gubernur Serentak 2024 yang mana akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, bisa saja berjalan dengan jujur kemudian adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia mampu secara bebas memilih calon pemimpin pada daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di area Indonesia di area mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira serta sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan terhadap KPU serta Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan memohonkan untuk dapat menjamin semua proses pemilihan kepala daerah yang tersebut akan dilangsungkan serentak pada 545 wilayah berjalan dengan lancar kemudian aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas pada setiap area yang tersebut menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik pada Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas pada pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang mana berkepentingan menjaga komitmennya untuk memverifikasi pemilihan gubernur berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatatkan ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di tempat mana 183 pada antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mengupayakan penduduk untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan juga ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Komunitas bisa saja melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam lalu foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga mengupayakan pasangan calon (paslon) dan juga partai-partai pendukungnya untuk menegaskan Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
