Sinergi Ormas kemudian pemerintahan Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman pada Indonesia
JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, lalu agama, miliki tantangan besar di menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang dimaksud adalah berkembangnya paham sektarian yang tersebut mampu memecah belah masyarakat. Paham sektarian rutin kali muncul akibat sifat keegoan, dan juga ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang dapat berujung pada konflik kemudian kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah juga organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial serta mengedepankan nilai-nilai keberagaman juga toleransi di hidup bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang terjadi antarormas yang digunakan kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi penduduk maupun organisasi keagamaan harus mempunyai visi, misi lalu tujuan yang digunakan jelas, sehingga mempunyai kaderisasi lalu pembinaan pada di internal anggotanya.
“Organisasi yang mana benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim pada Yogyakarta, Hari Minggu (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama pada membantu hidup berdampingan di kebhinekaan, khususnya merancang sumber daya manusia yang dimaksud moderat lalu inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) tidak ada dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya hanya sekali agama saja, ketika belajar agama, tidaklah paham hidup sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah kemudian Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak mampu Al-Quran serta Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia menyatakan boleh belaka meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, sebab setiap orang mempunyai pembenaran di versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang digunakan mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang dimaksud dipelajari masa lalu, juga sekarang tidak ada relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu mungkin saja yang digunakan terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi warga kemudian ormas tiada semata-mata berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga bisa jadi berprogres untuk bisa jadi bermanfaat antar sesama bukan terjebak pada perdebatan yang mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan inisiatif pemerintah pada mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang tersebut anti korupsi, kemudian memiliki kompetensi pada bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu di tempat bidang kebugaran terjun di area bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu dalam bidang sosial kemunusiaan, ya terjun di area bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang dimaksud kuat kemudian pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi publik mampu mewujudkan warga Indonesia yang dimaksud beradab, aman kemudian damai.
