JAKARTA – Menuju Indonesia emas 2045 , dinilai harus dilaksanakan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hal ini berdasarkan keseluruhan mekanisme pengelolaan dana lingkungan hidup yang digunakan terintegrasi.
Sehingga diharapkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dapat memberikan kualitas layanan yang tersebut optimal serta komprehensif.
BPDLH juga memiliki kapasitas pendanaan campuran dari aspek integrasi seluruh sumber dana yang tersebut beraneka ragam jenisnya. Sehingga memudahkan pada pengukuran dampak, baik dampak terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, dampak sektor ekonomi kemudian sosial, di kerangka menggalang perubahan fundamental hijau berkelanjutan dalam Indonesia khususnya menyokong visi Indonesia Emas 2045.
Harapan yang disebutkan disampaikan Menteri Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di keterangan pers, Mingguan (13/10/2024).
“Jadi BPDLH sebagai support system yang mana utama, tentu dibutuhkan sebuah kerangka kelembagaan yang tersebut akan menjadi vehicle utama pemerintah pada menjalankan mekanisme Instrumen Kondisi Keuangan Lingkungan Hidup( IELH) secara transparan, terbuka, sistematis, teratur, terukur dan juga terstruktur,” kata Menteri Siti.
Dikemukakan Menteri LHK, dukungan pendanaan untuk bidang kehutanan juga diberikan untuk publik sekitar hutan yang sudah pernah mempunyai usaha bidang yang disebutkan melalui pembiayaan infrastruktur dana bergulir lalu pada waktu ini telah terjadi disalurkan terhadap sekitar 30 ribu debitur dengan berbagai inisiatif seperti layanan tunda tebang selain pengelolaan multi perniagaan kehutanan (MUK).
“BPDLH diharapkan mampu melakukan pengelolaan dana dari berbagai sumber, baik dana masyarakat atau dana swasta yang digunakan bersumber dari di negeri maupun luar negeri lalu mampu menyalurkan dana dengan berbagai instrumen terhadap berbagai tujuan program/proyek hijau,” jelasnya.
Berbagai tujuan inisiatif yang disebutkan kata Menteri Siti, secara menyeluruh dibagi menjadi tematik mitigasi pembaharuan iklim (MPI) juga adaptasi pembaharuan iklim (API).
“Tema-tema yang tersebut masuk di kerangka MPI di dalam antaranya tema sektor berbasis lahan, energi, transportasi serta limbah dan juga sampah. Sementara tema API di tempat antaranya menghindari kenaikan permukaan air laut, pengendalian bencana, ketahanan energi dan juga pangan dan juga ketahanan lingkungan,” tuturnya.
