JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di area pesisir laut Tangerang, Banten yang tersebut terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohon pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang tersebut menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran penyelenggaraan pagar laut di dalam Tangerang. Tak semata-mata ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar warga bisa jadi meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan lalu Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu apabila berhasil pada reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran nilai tukar minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar oleh sebab itu menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dijalankan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) mempunyai kemampuan menjaga laut Indonesia jikalau di dalam depan mata belaka kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tak ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tiada ada tindakan hukum?” kata legislator dengan syarat Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan pada KPP sangat kecil dan juga ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang mana tidaklah dapat dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tak murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar belaka sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah terjadi melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, lalu eksekutif Provinsi Banten kemudian melibatkan 1.210 nelayan yang mana terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang mana saat ini telah terjadi dibongkar.
