JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja di pelaksanaan APBN lalu APBD 2025.
Anggaran BGN yang dimaksud terpotong hanya saja sebesar Rp200 jt atau 0,2845% dari jumlah total pagu senilai Rp7,1 triliun.
“Ya kan ini sudah ada intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi terhadap anggaran belanja nasional serta juga daerah, kemudian BGN pun termasuk salah satu yang digunakan terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih banyak 0,2845%, jadi berkurang 200 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker sama-sama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.
Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk merancang Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan di mendirikan SPPG itu.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa jadi pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang dimaksud sanggup diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan,” tutur Dadan.
Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.
Seban, anggaran BGN yang dimaksud terkena efisiensi semata-mata untuk pengadaan lahan.
“Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang tersebut kena pangkas, acara MBG juga bukan kena,” terang Dadan.
“Yang kena ya pengadaan di area pengadaan lahan, yang tersebut bisa saja menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN lalu lain-lain sanggup pinjam pakai,” tandasnya.
