Ketua Umum Parpol Diminta Patuhi Pesan Prabowo Agar Menterinya di dalam Kabinet Tak Main Proyek APBN

JAKARTA – Anggota DPR Bambang Soesatyo memperkuat Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang digunakan mengingatkan para ketua umum partai urusan politik (parpol) agar para kadernya yang tersebut nanti duduk pada kabinet tidaklah boleh main proyek APBN. Hal itu guna menghindari kebocoran APBN yang tersebut setiap tahun terus meningkat.

Prabowo melarang para menterinya nanti untuk mencari keuntungan dari anggaran negara di rangka menjaga dari korupsi. Karena itu, para ketua umum partai urusan politik harus benar-benar selektif pada mengusulkan kadernya yang digunakan akan duduk sebagai menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendatang.

“Partai kebijakan pemerintah merupakan tulang punggung demokrasi yang tersebut menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang dimaksud baik. Untuk itu, pada menempatkan kader partainya yang mana akan duduk di tempat kabinet, ketua partai kebijakan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas kemudian akuntabilitas dari kader yang tersebut diusulkan untuk menjadi menteri,” ujar Bamsoet dalam Jakarta, Hari Sabtu (12/10/24).

Ketua MPR RI ke-16 serta Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, di menentukan arah kebijakan negara partai kebijakan pemerintah miliki peran yang sangat penting. Karena pada UUD NRI 1945 partai urusan politik diberikan kewenangan untuk menyeleksi dan juga mengusung para pejabat publik, baik dalam tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai urusan politik perlu dilakukan. Semakin kuat lalu sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi terdiri dari kemakmuran serta kesejahteraan rakyat,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, lalu Koordinator Wakil Ketua Umum Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, partai kebijakan pemerintah harus mampu mengupayakan lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tersebut baik. Partai urusan politik juga harus memilik standar etik internal guna menghurangi risiko korupsi politik.

Berdasarkan data KPK dari 2004 hingga 2023, jumlah agregat persoalan hukum korupsi yang mana melibatkan anggota parpol mencapai 344 kasus, baik anggota DPRD ataupun DPR. Sementara sebanyak 154 bupati/wali kota juga 22 gubernur terjerat persoalan hukum korupsi.

“Sistem demokrasi internal partai urusan politik harus berjalan baik juga terbuka agar partai kebijakan pemerintah lebih tinggi mudah memilih juga mengirim kader terbaik untuk duduk di tempat pada pemerintahan. Partai urusan politik jangan cuma menjadi milik segelintir orang, sehingga di mengajukan kader yang digunakan duduk di dalam eksekutif belaka berdasarkan ‘kedekatan’, tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas serta akuntabilitas kader yang mana diajukan,” ucapnya.