Polemik Disertasi Menteri Bahlil, Ketua Komisi X Sebut UI Sudah Proporsional

JAKARTA – Ketua Komisi X Lingkup Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merespons tindakan Universitas Indonesia (UI) menghadapi hasil disertasi Menteri Energi juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia. Keputusan yang disebutkan dikeluarkan oleh Rektor UI Prof Heri Hermansyah, berdasarkan Rapat Sinkronisasi 4 (empat) Organ UI yakni Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan juga Rektorat.
Dalam langkah itu, UI memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa orang pihak terkait, termasuk Menteri Bahlil selaku peserta didik untuk meningkatkan kualitas disertasi doktornya.
“Saya sangat menghargai dan juga membantu penuh langkah-langkah yang digunakan sudah dijalankan oleh Universitas Indonesia pada menegakkan integritas akademik secara transparan kemudian akuntabel. Proses pembinaan yang dilaksanakan selanjutnya oleh universitas harus dipastikan berlaku secara adil, sesuai dengan standar akademik lalu etika perguruan tinggi,” kata Hetifah pada waktu ditemui awak media, hari terakhir pekan (7/3/2025) siang.
Menurut Hetifah, Universitas Indonesia, khususnya Sekolah Kajian Stratejik kemudian Global (SKSG), perlu memberikan proteksi hak akademik untuk mahasiswa, melalui bimbingan yang mana jelas lalu adil pada melakukan perbaikan disertasi.
“Proses perbaikan, harus berbasis pada aturan akademik yang mana berlaku tanpa intervensi yang tersebut merugikan mahasiswa,” kata Hetifah yang lama menjadi pengamat lembaga pendidikan dalam Indonesia.
“Universitas Indonesia juga perlu mengevaluasi sistem pengawasan akademik untuk menjaga dari terulangnya perkara serupa. Universitas Indonesia perlu meningkatkan kualitas pembimbingan oleh promotor serta ko-promotor, agar standar akademik masih terjaga,” tambahnya.
Tak semata-mata itu, Hetifah juga mendesak agar universitas bisa saja melakukan konfirmasi bahwa pembinaan yang mana dilaksanakan terhadap pihak-pihak terkait, berjalan secara objektif serta sesuai dengan prinsip keadilan akademik.
Mekanisme kontrol di pengelolaan acara studi juga penelitian, sambung Hetifah, sangat penting diadakan agar kualitas akademik tetap saja terjaga.
“Kami dari Komisi X DPR RI sangat siap mengupayakan kebijakan yang meningkatkan kekuatan etika akademik dalam perguruan tinggi, pada antaranya melalui evaluasi regulasi terkait, agar standar akademik lembaga pendidikan tinggi pada Indonesia semakin baik,” ucapnya.
“Semua perlu dilaksanakan sebagai dukungan serta pengawasan terhadap langkah-langkah yang dimaksud diambil UI, sekaligus untuk memverifikasi pemeliharaan hak siswa lalu kredibilitas akademik tetap saja terjaga,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil berhasil meraih penghargaan doktor di acara studi Kajian Strategik serta Global UI dengan predikat cum laude pada waktu 1 tahun 8 bulan. Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, serta Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang tersebut Berkeadilan kemudian Berkelanjutan di dalam Indonesia”, sesuai dengan bidang yang tersebut ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
Menteri Bahlil mengikuti acara doktoral dalam Sekolah Kaijian Strategik kemudian Global (SKSG) UI. Adapun sidang terbuka pemasaran doktor Bahlil dilakuan pada Rabu, 16 Oktober 2024.




