JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan berhasil menghadirkan Indonesia menjadi negara maju apabila di lima tahun mampu meninggikan Skala Tata Kelola Pemerintahan (CGI) mencapai 70,00. Syarat lain juga Prabowo harus berhasil menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi.
Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang dimaksud kredibel. Saat ini CGI Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Negeri Sakura (84,11), serta Singapura (87,23).
“Jika di lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil meninggikan GGI dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil menghadirkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Denny JA pada keterangannya, Mulai Pekan (17/3/2025).
Ia menjelaskan, untuk mengukur Good Governance Index (GGI) ada enam pilar utama yang mana masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang mana telah terjadi lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia. Pertama, efektivitas Pemerintahan (25%) yang dimaksud diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, juga kualitas layanan publik.
Kedua, pemberantasan korupsi (20). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Skala ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap juga penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, digitalisasi pemerintahan (15%). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan rakyat serta menghentikan celah korupsi.
Keempat, demokrasi (15%). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, serta partisipasi rakyat. Kelima, pengerjaan manusia (15%). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara progresif bukan diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, lalu harapan hidup rakyatnya.
Keenam, keberlanjutan lingkungan (10%). Diukur oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) sejak 2006, mencakup 180 negara. Pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah perampokan masa depan.
“Jika GGI Indonesia bisa saja naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih lanjut bersih, rakyat tambahan sejahtera, serta sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” katanya.
Denny menjelaskan, negara yang digunakan gagal di tata kelola pemerintahan akan gagal mendirikan negara yang mana kuat. Negara yang mana gagal memberantas korupsi juga akan gagal mencapai apa pun secara maksimal. Tak peduli seberapa besar sumber daya yang dimaksud dimiliki, jikalau pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, kemudian korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.
