JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala wilayah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala tempat terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dimaksud dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 dalam Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menimbulkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini disertai juga memang sebenarnya tiada ada pelanggaran hukum untuk menolak terlibat retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya acara yang dimaksud tidak ada mengikat kepala area yang dimaksud berada pada bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian sanggup hanya ke depan instruksi sama bisa saja diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang digunakan disitir Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, ia melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang tersebut pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, dapat semata terlibat menggerakkan massa memacu adanya perubahan, kemudian apabila itu terjadi tempat pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menghurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, lalu tak sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area lalu duta kepala wilayah yang berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak bergabung pada kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala area kemudian delegasi kepala area dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di tempat Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah ada pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala wilayah serta delegasi kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala area juga perwakilan kepala wilayah untuk menunda perjalanan yang dimaksud akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang dimaksud ditandatangani Megawati tersebut.
