JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi rencana peguruan tinggi yang tersebut akan diberikan izin usaha pertambangan (IUP).
“Ya kita kan belum tahu RUU-nya seperti apa, kita tunggu saja. Kita serahkan untuk yang tersebut punya wewenang perihal ini, itu parlemen lalu pemerintah, silahkan saja,” kata pria yang digunakan akrab disapa Gus Yahya di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Mulai Pekan (3/2/2025).
NU, kata Gus Yahya, mengupayakan aturan dari pemerintah demi kepentingan penduduk salah satunya izin bidang usaha pertambangan.
“Jadi prinsipnya, apapun jadwal yang mana untuk kemaslahatan masyarakat, kewajiban NU untuk menyokong dan juga berkontribusi. Nah persoalan kebijakannya, kebijakannya itu apa? Terserah untuk pemerintah, terserah untuk DPR. Undang-undangnya seperti apa, terserah pada parlemen,” jelasnya.
Terkait pengesahan RUU Minerba, Gus Yahya tak menjelaskan secara rinci dukungan NU terhadap aturan tersebut.
“Ya kami belum tahu bagaimana isinya, tapi nanti kita lihat saja. Kan itu DPR juga mengundang dari NU untuk diskusi persoalan itu juga saya kira nanti ke depan juga masih ada lagi diskusi-diskusi bersatu mereka,” ungkapnya.
Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu poin penting pada RUU ini adalah pemberian prioritas pengelolaan tambang terhadap UMKM hingga perguruan tinggi atau kampus.
