Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan juga independensi, di sedang laporan bahwa bantuan ke Jalur Daerah Gaza akan didistribusikan militer tanah Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil pertarungan kabinet keamanan tanah Israel yang digunakan akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negeri Israel kemudian Amerika Serikat di dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tak hadir di reuni yang dimaksud lalu tak dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya bukan dapat berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang bisa jadi saya ungkapkan adalah, baik di Wilayah Gaza maupun tempat lain ke dunia, operasi kemanusiaan PBB cuma akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, lalu independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan perasaan khawatir tentang krisis kemanusiaan yang mana semakin pada ke Gaza, pada mana status hidup terus memperparah kemudian bilangan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, lalu malnutrisi mengalami penurunan dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang mana menemukan tambahan dari 80 perkara malnutrisi akut dalam antara 1.300 anak-anak ke Daerah Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke prasarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF dalam Rafah masih “sangat terbatas” sebab blokade bantuan negara Israel yang digunakan terus berlanjut dan juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk menegaskan pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun penduduk membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, lalu independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang dimaksud memiliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang mana mereka itu bisa saja untuk menggalakkan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah dilakukan menangguhkan perlintasan ke Wilayah Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud walau terdapat laporan berulang tentang kelaparan dalam wilayah yang tersebut hancur akibat pertempuran itu.
Israel melanjutkan serangan ke Kawasan Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata juga pertukaran tahanan yang mana dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negeri Israel sudah pernah membunuh lebih tinggi dari 51.300 warga Palestina ke Gaza, sebagian besar dari merekan adalah perempuan dan juga anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas tanah Israel Benjamin Netanyahu dan juga mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, melawan kejahatan pertempuran dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional melawan konflik yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
