Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya meningkatkan kekuatan pengamanan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan juga kelompok rentan lainnya di litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang dimaksud pada Hari Senin (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China mengungkapkan pada 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan dalam seluruh negara itu telah terjadi menangani 3.318 persoalan hukum yang mana berkaitan dengan pemeliharaan lansia, penyandang disabilitas, juga pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa hambatan sosial yang tersebut menonjol serta bidang-bidang utama yang sudah melanggar kepentingan warga seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang tidaklah miliki izin, dan juga masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pengamanan hak dan juga kepentingan kelompok rentan sudah menjadi fokus utama pada litigasi kepentingan umum di dalam China. Lebih dari 140.000 perkara litigasi kepentingan umum telah lama ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa di proses penanganan kasus-kasus yang digunakan menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah lama memprioritaskan masalah-masalah yang mana berkaitan dengan kegelisahan warga yang mendesak seperti proteksi ekologi, keamanan obat serta makanan, pemeliharaan informasi pribadi.serta kecurangan telekomunikasi.
SPP mencatatkan data di 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 persoalan hukum proteksi ekologi dan juga sumber daya sudah pernah diselesaikan. Sementara 23.000 persoalan hukum yang dimaksud melibatkan keamanan obat juga makanan dan juga 4.848 perkara terkait proteksi informasi pribadi sudah pernah ditangani.
