JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan mengadakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala area terpilih secara serentak pada Istana Merdeka, Ibukota Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang digunakan terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu di dalam antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan juga pemerintah tempat hingga evaluasi total inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Penting Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan institusi belajar gratis, ilmiah, juga demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, lalu Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidak ada menemui massa aksi pada Hari Senin (17/2/2025). pemerintahan tidak ada mendengar pengumuman pelajar yang mana turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang mana tidak ada pernah serupa sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidaklah mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi diselenggarakan pada waktu peluang yang dimaksud tepat agar kepala area juga ada beban serta tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah keseluruhan massa yang dimaksud akan turun aksi Indonesia Gelap jarak jauh lebih besar besar mengingat tuntutan merekan hingga pada masa kini tidak ada mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
