Hasil Investigasi Pagar Laut Diserahkan ke Prabowo, Menteri ATR Bakal Berhentikan Beberapa Orang
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di tempat Istana Merdeka, Jakarta, pada Mulai Pekan (17/2/2025).
Usai pertemuan, Nusron menjelaskan bahwa dirinya melaporkan untuk Presiden Prabowo mengenai perkembangan terkini di dunia pertanahan, khususnya terkait proses pemberian hak melawan tanah.
“Laporan mengenai beberapa hal yang dimaksud berkaitan dengan dunia pertanahan juga dunia tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan proses perkembangan tata cara pemberian hak melawan tanah, teristimewa hak guna bisnis untuk perkebunan kelapa sawit dalam Indonesia,” kata Nusron di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Mulai Pekan (17/2/2025).
Salah satu topik utama yang mana turut dibahas adalah persoalan hukum dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di dalam wilayah Bekasi serta Tangerang, yang digunakan terkait dengan tindakan hukum pagar laut.
Nusron pun melakukan konfirmasi bahwa seluruh data terkait tindakan hukum yang disebutkan telah lama diserahkan juga proses investigasi sudah dilakukan.
“Sudah kita serahkan semua data-datanya baik yang tersebut pada Tangerang maupun Bekasi. Untuk yang mana dalam Bekasi proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah ada selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan di tempat Bekasi,” ungkapnya.
Nusron menjelaskan bahwa di area Tangerang, 193 sertifikat yang dimaksud terbit pada melawan laut sudah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat.
