JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pegawai atau ASN Badan Otorita akan mulai pindah kantor seluruhnya pada bulan Maret 2025 mendatang. Basuki menjelaskan, skema pemindahan ASN ini akan menjadi yang digunakan perdana dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.
Tujuan pemindahan ASN OIKN sendiri diharapkan bisa saja menciptakan para ASN bisa jadi lebih lanjut fokus untuk merancang IKN. “Selama ini kantor kita ada 3 tempat, dalam Jakarta, Balikpapan, kemudian IKN. Tapi mulai Maret kita akan pindahkan semua ke sana, supaya fokus untuk penyelenggaraan IKN kedepan,” ujar Basuki di Raker sama-sama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Mantan Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemindahan kantor ASN ke IKN ini juga sejalan dengan rampungnya perkembangan kantor baru OIKN. Targetnya, pembangunan yang dimaksud dapat rampung pada akhir bulan Februari ini.
“Kantor OIKN, sudah ada selesai bulan ini, kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di dalam IKN, kemudian seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN,” tambahnya.
Disamping itu, Basuki melaporkan pada waktu ini proyek Ibukota baru itu juga telah dilengkapi oleh hunian khusus untuk para ASN, TNI/Polri, hingga rumah jabatan menteri.
Progres penyelenggaraan hunian vertikal ASN pada waktu ini telah rampung sebanyak 27 tower. Setiap tower terdiri dari 60 unit hunian dengan masing-masing seluas 98 meter persegi. Setiap 1 unit, terdiri dari 3 kamar tidur lalu 2 kamar mandi.
“Jadi kalau ASN bujangan, 1 unit ini sanggup digunakan 3 orang, kalau 1 keluarga dapat masing-masing 1 unit,” lanjutnya.
Pak Bas -sapaan akrab Kepala OIKN Basuki- menambahkan, pada akhir Februari ini targetnya akan ada tambahan 10 tower rusun ASN lagi yang akan rampung. Sehingga pada awal Maret mendatang dipastikan 37 tower hunian ASN telah bisa saja digunakan. “Semuanya telah fully furnished,” katanya.
Adapun rumah tapak jabatan menteri, ketika ini telah terjadi terkontrak untuk mendirikan sebanyak 36 unit. Namun seiring berubahnya nomenklatur kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran atau penambahan total Kementerian/Lembaga, maka sedang diusulkan untuk penyelenggaraan unit baru rumah menteri.
“Rumah tapak jabatan menteri ketika ini berjumlah 36 unit, sekarang menteri ada 48, jadi sedang dipikirkan untuk ditambah,” pungkasnya.
