JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang dimaksud menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah lama terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar di area DKI Ibukota yang digunakan mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang dan juga Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja dalam beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC dalam Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang mana berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat di laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih pada fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi bursa yang memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang tersebut harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang diadakan beberapa jumlah masyarakat. Ia mengaku bahwa pendapatan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup lantaran tak sanggup melanjutkan kontrak gedung, hasil penjualan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang digunakan ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tiada tahu pasti penyulut sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin akibat situasi kegiatan ekonomi yang mana memang benar lagi sulit di area mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara permintaan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang mana mengupayakan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk lalu juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk lapangan usaha yang digunakan dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di tempat Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah lalu DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah dan juga DPR harus bekerja sejenis untuk mengantisipasi dampak sektor ekonomi juga ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di area sedang lesunya ekonomi.
