JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan lalu Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum terkait pagar laut misterius pada Tangerang serta Bekasi.
“Tadi arahan Bapak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus tahu benar koridor hukumnya. Apabila tiada ada, itu harus menjadi milik negara. Nah, kasusnya seperti itu,” ujar Trenggono usai bertemu Prabowo di area Istana Negara, Jakarta, Hari Senin (20/1/2025).
“Jadi intinya arahan beliau (Presiden Prabowo) agar diusut secara tuntas siapa kemudian seterusnya,” tambahnya.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dan juga pihak terkait untuk melakukan pembongkaran.
“Karena kemarin juga ada pembongkaran yang tersebut diadakan TNI AL, maka tadi kita sudah ada koordinasi juga dengan KSAL. Tadi telah rapat dengan KSAL lalu jajarannya. Tentu pasca kami dipanggil oleh Pak Presiden, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” ungkapnya.
“Dan kita telah mengambil keputusan nanti Rabu (22/1/2025) kita akan berkumpul. Jadi tak semata-mata TNI AL, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan terus Baharkam,” ucapnya.
Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dijalankan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidaklah ada perwakilan dari kelompok yang dimaksud yang mana mengunjungi undangan klarifikasi KKP.
“Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau merekan datang, kita akan usut. Jadi lebih lanjut mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila bukan itu menjadi haknya negara,” kata Trenggono.
