JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad membuka pendapat menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat mampu dipakai untuk menambahi anggaran inisiatif makan bergizi gratis . Dia menegaskan, pemanfaatan dana zakat mampu dipakai pada kegiatan makan bergizi gratis bila sasarannya adalah rakyat fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang dimaksud berhak menerima zakat juga infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang benar sasarannya nanti terhadap fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor pada waktu ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima bukanlah tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang mana memang benar mustahik, yang tersebut perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya semata-mata menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya sudah pernah memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan selalu kami sampaikan, siapa semata yang dimaksud tidaklah dapat makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga dapat urunan untuk membantu anggaran acara makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan serta suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa saja dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons inisiatif MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya sekali mengandalkan APBN.
“Saya mengawasi begini memang benar negara pasti dalam bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin kegiatan makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya semata kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidaklah akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (14/1/2025).
