JAKARTA – Ketua Umum Warga Pemangku Kretek Indonesia (MPKI), Homaidi berpendapat, kedaulatan petani tembakau lalu cengkih diganggu secara sistematis melalui intervensi legislasi. Di antaranya melalui produk-produk hukum PP Nomor 28 Tahun 2024 Bagian Kedua Puluh Satu Pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429-463 juga aturan turunannya (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan).
“Pemerintah ditekan untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dimaksud merupakan representasi kekuatan global yang dimaksud merongrong kedaulatan bangsa,” kata Homaidi dihubungi di tempat Jakarta, Selasa (14/01/2025).
Ia menjelaskan, PP 28/2024 dalam antaranya mengatur pembatasan TAR juga nikotin, melarang unsur tambahan, dan juga penyeragaman kemasan yang tak cocok diterapkan pada Indonesia yang dimaksud miliki item khas seperti kretek. “Dengan pelarangan unsur tambahan, akan menimbulkan petani tembakau lalu cengkih menjadi tidaklah terserap hasil panennya,” ujar Homaidi.
Menurutnya, Indonesia memiliki alasan kuat untuk tak meratifikasi FCTC. Pertama, Indonesia memiliki kepentingan yang digunakan besar terhadap komoditas tembakau kemudian produk-produk hasil tembakau.
“Pendapatan negara yang dimaksud dipungut dari CHT tiap tahun banyak triliunan, dan juga tahun 2024 realisasi CHT sebesar Rp216,9 triliun,” ujar Homaidi.
Kedua, lapangan usaha kretek merupakan sektor yang memberikan faedah besar bagi rakyat Indonesia. Industri ini memiliki peran strategis baik dari sisi penerimaan negara maupun tenaga kerja dikarenakan dapat menerima lebih banyak dari 6 jt orang.
“Bisa kita bayangkan begitu besarnya orang yang dimaksud terlibat pada sektor bidang kretek ini serta menggantungkan hidupnya dari sektor lapangan usaha hasil tembakau,” imbuhnya.
Kepala Kajian lalu Advokasi MPKI Agus Surono menambahkan, lapangan usaha kretek telah seharusnya mendapatkan proteksi nyata dari pemerintah. Hal itu sejalan dengan visi misi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto yang tersebut ingin mengupayakan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, meningkatkan lapangan kerja yang tersebut berkualitas, menggerakkan kewirausahaan untuk keadilan dunia usaha juga pemberantasan kemiskinan.
MPKI memberikan tiga rekomendasi urgen bagi pemerintah demi proteksi bidang kretek nasional. Pertama, perlu melakukan rembuk dengan dengan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan pada rangka menentukan roadmap kebijakan IHT ke depan.
“Roadmap ini diharapkan dapat menjadi desain kebijakan yang tersebut menjadi penengah bagi berbagai kepentingan yang digunakan ada dan juga memberi kepastian bagi pelaku usaha di area lapangan usaha tembakau,” kata Agus Surono.
Kedua, menolak semua bentuk intervensi terhadap pemerintah untuk mengaksesi FCTC. Saat ini klausul FCTC telah lama menginfiltrasi melalui beberapa regulasi atau kebijakan pemerintah yang tersebut mengancam kedaulatan nasional. Ketiga, melindungi sektor kretek nasional dari semua bentuk pergerakan juga konspirasi dari mana pun yang dimaksud berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional.
“Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang asli (iconic) serta tak dimiliki negara lainnya. Sebagai warisan budaya Indonesia, sudah ada selayaknya kita melestarikan kretek menjadi budaya bangsa,” kata Agus Surono.
