Kenaikan HPP patut diapresiasi pada pada waktu ongkos produksi padi mengalami kenaikan
Jakarta – Pengamat pertanian dari Asosiasi Sektor Bisnis Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyatakan kenaikan nilai pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) lalu gabah kering giling (GKG) merupakan langkah untuk menjaga agar petani tetap memperlihatkan mendapatkan insentif kegiatan ekonomi yang memadai.
Menurut Khudori, kenaikan HPP antara 8,3 persen hingga 10,8 persen juga sebagai wujud menjaga kegairahan petani di mengusahakan padi.
"Kenaikan HPP patut diapresiasi dalam ketika ongkos produksi padi mengalami kenaikan," kata Khudori untuk ANTARA pada Jakarta, Selasa.
Khudori menyampaikan, kenaikan HPP gabah serta beras pengadaan Bulog tanpa disertai kenaikan harga jual eceran tertinggi (HET) beras (medium lalu premium) dapat dianggap sebagai cara pemerintah untuk memberi potensi untuk di Bulog memaksimalkan pengadaan gabah/beras dari produksi domestik.
Produksi beras diperkirakan akan melimpah pada Maret-Mei 2025. Menurut Khudori, ini periode terbaik bagi Bulog mengangkat gabah atau beras.
Lebih lanjut, Khudori menyebut, kebijakan kenaikan HPP bukan dapat dilepaskan dari tekad pemerintah untuk tidak ada lagi mengimpor beras tahun ini. Artinya, tak akan ada penugasan impor beras untuk Bulog seperti dua tahun terakhir.
"Tahun 2023 impor beras Bulog mencapai 3,06 jt ton lalu tahun 2024 mencapai sekitar 3,5 jt ton. Karena tak ada impor, Bulog harus memaksimalkan penyerapan produksi domestik," ujar Khudori.
Khudori berpendapat, ketika penyerapan gabah atau beras Bulog dinilai memadai, pada pada waktu itu pemerintah kemungkinan akan memberlakukan HET beras yang tersebut baru.
Ia menjelaskan, gabah merupakan input dari produk-produk beras. Di pada waktu harga jual input atau unsur baku naik, maka harga jual output yakni beras dipastikan akan naik.
"Bagi penggilingan padi, teristimewa penggilingan padi skala kecil, musim panen raya adalah waktunya bekerja. Kesempatan besar merek untuk bisa jadi mendapatkan gabah ya dalam musim panen raya ini," ucapnya.
Namun demikian, Khudori menyebut, apabila HET beras tidak ada dinaikkan, maka ada dua kemungkinan yang digunakan akan diambil oleh penggilingan, yakni berjualan beras sesuai HET tapi mengorbankan kualitas juga jual beras sesuai kualitas tapi dengan nilai di tempat berhadapan dengan HET.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), meningkatkan HPP dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram untuk GKP di dalam tingkat petani.
Sedangkan GKP pada penggilingan naik dari Rp6.100 per kilogram menjadi Rp6.700 per kilogram.
Untuk pembelian beras di dalam gudang BULOG naik dari Rp11 ribu per kilogram menjadi Rp12 ribu per kilogram dengan kualitas derajat sosoh 100 persen, serta maksimal kadar air, butir patah lalu menir masing-masing sebesar 14 persen, 25 persen lalu 2 persen.
