JAKARTA – Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di area Asia Tenggara telah lama resmi menjadi anggota terbaru BRICS , demikian disampaikan oleh kementerian luar negeri Brasil pada Mulai Pekan (6/1/2024).
Brasil tahun ini menjabat sebagai presiden asosiasi yang beranggotakan negara-negara berkembang, juga sebuah pernyataan dari kementerian luar negerinya menyoroti arti penting Indonesia bagi negara-negara Selatan.
Dengan Pendapatan Domestik Bruto sekitar USD1,4 triliun, populasi melebihi 280 jt kemudian peningkatan perekonomian tahunan melebihi 5% selama hampir satu dekade terakhir, Indonesia dianggap sebagai salah satu lingkungan ekonomi negara berprogres yang tersebut paling dinamis pada dunia.
“Indonesia bersatu dengan anggota-anggota lain dari kelompok ini menyokong reformasi lembaga-lembaga pemerintahan global serta berkontribusi secara positif terhadap pendalaman kerja serupa dalam kawasan Selatan Global, yang mana merupakan isu-isu prioritas bagi kepresidenan Brasil di area BRICS,” ujar kementerian tersebut, dilansir dari South China Morning Post, Selasa (7/1/2024).
Indonesia adalah negara pertama yang bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh sejak kelompok ini dibuka untuk ekspansi pada Forum Derajat Tinggi (KTT) 2023 di area Johannesburg, Afrika Selatan. Anggota awal BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan.
Di bawah kepemimpinan Rusia tahun lalu, BRICS memperkenalkan kategori negara mitra yang digunakan menerima 11 negara, termasuk Bolivia, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, lalu Vietnam.
Pemerintah Indonesia telah lama menyatakan minat untuk menjadi anggota penuh pada 2023, tetapi penerimaannya ditunda akibat pemilihan umum di dalam Indonesia yang tersebut dijadwalkan pada 2024.
Menurut juru bicara eksekutif Brasil, proses ini dilanjutkan pasca pemerintahan baru Indonesia yang dimaksud dipimpin Presiden Prabowo Subianto terbentuk pada Oktober.
“Negara-negara BRICS, melalui konsensus, menyetujui masuknya Indonesia ke di kelompok ini, sesuai dengan prinsip-prinsip panduan, kriteria serta prosedur-prosedur untuk memperluas kerangka kerja keanggotaan yang digunakan sudah pernah disepakati di tempat Johannesburg,” demikian pernyataan kementerian luar negeri Brasil.
