JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan dituduh suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan terperiksa oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai terperiksa tindakan hukum dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang pada waktu ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti telah seharusnya dilaksanakan evaluasi dalam tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus diperbarui semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya saja level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” ucapannya usai mengunjungi acara dalam Kementerian Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai perkara yang menjerat Hasto telah fatal. Apalagi parpol bukanlah milik perseorangan oleh sebab itu diatur di UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah terhadap publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukanlah milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan terhadap publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP tidak sekadar regenerasi namun sebab harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini. “Bukan persoalan regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban kesulitan hukum yang mana menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan hambatan serius, kesulitan hukum. Bukan permasalahan sebatas etika yang digunakan digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
