JAKARTA – Indonesia sudah pernah resmi bergabung dengan kelompok negara-negara berprogres BRICS , sebuah langkah yang dimaksud dilihat sebagai strategi lebih tinggi luas untuk meningkatkan kolaborasi di dalam antara negara-negara tumbuh juga mengimbangi dominasi Barat.
Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil sebagai ketua BRICS pada waktu ini, pada Hari Senin (6/1), kemudian DKI Jakarta mengukuhkan keanggotaannya pada Selasa (7/1). Negara-negara pendiri BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan terus memperluas pengaruhnya dalam kancah global.
Kementerian Luar Negeri Indonesia memuji keanggotaan ini sebagai sebuah langkah strategis untuk membina kerja sejenis dengan negara-negara berprogres dengan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati lalu konstruksi berkelanjutan. Kemenlu RI juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap Rusia sebagai ketua BRICS tahun lalu, berhadapan dengan dukungannya di memfasilitasi keanggotaan Indonesia.
Komitmen terhadap Reformasi Global
Kementerian Luar Negeri Brasil menegaskan bahwa Indonesia mempunyai visi yang identik dengan blok yang disebutkan di mereformasi institusi pemerintahan global lalu memajukan kerja sejenis di dalam negara-negara belahan selatan. Permohonan keanggotaan Indonesia sudah pernah disetujui pada KTT Johannesburg 2023.
Kelompok ini, yang tersebut awalnya dinamai “BRIC” oleh manusia ekonom Goldman Sachs pada tahun 2001, secara resmi terbentuk pada 2009, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun berikutnya. Ekspansi baru-baru ini telah terjadi mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan juga UEA, yang digunakan menyoroti daya tarik blok ini yang tersebut semakin meningkat dalam antara negara-negara berkembang.
Mendorong Dedolarisasi
BRICS semakin memposisikan dirinya sebagai alternatif dari kerangka kerja dunia usaha Barat, dengan fokus untuk menurunkan ketergantungan pada dolar Negeri Paman Sam di perdagangan internasional.
Proposal untuk mata uang bersatu telah terjadi mendapatkan daya tarik di tempat antara para anggota, dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berjanji untuk memajukan mekanisme pembayaran, yang digunakan memfasilitasi perdagangan intra-BRICS selama masa kepresidenannya.
Langkah ini sudah menuai kritik tajam dari negara-negara Barat, dengan Presiden terpilih Negeri Paman Sam Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang tinggi terhadap negara-negara BRICS apabila mereka meninggalkan dolar di kegiatan perdagangan.
Dalam Forum Derajat Tinggi (KTT) BRICS 2024 dalam Rusia semakin menunjukkan ambisi aliansi ini meninggalkan dolar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam KTT yang dimaksud menandakan kehendak Indonesia di upaya itu.
KTT pada Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. “Kami menugasi para Menteri Keuangan juga Gubernur Bank Sentral untuk terus memmpertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran lalu pembayaran,” demikian tercantum pada pengumuman itu.
