Ketenteraman Pemilihan Kepala Daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor
JAKARTA – Polri dinilai telah bekerja sesuai koridor di menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal pemilihan kepala daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang tersebut berprogres dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, mengenai keamanan dan juga ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin, saya kira tiada ada kesulitan yang digunakan sangat serius yang tersebut muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Pertemuan Komunitas Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang mana datang terkait peran polri yang mana pada luar tupoksi merupakan hal-hal yang digunakan setiap saat menjadi evaluasi internal. “Mungkin sekadar dugaan sejumlah kalangan tentang kerja Polri yang digunakan bukan sesuai dengan tupoksi semata-mata ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan kepala daerah mestinya telah membuktikan kerja Polri yang mana tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang tersebut datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan sudah ada baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang tersebut terjadi saya kira bisa saja katakan baik-baik saja, kemudian tidaklah ada yang mana berlanjut sampai sekarang ya. Kesulitan keamanan sudah ada beres sampai penetapan calon yang dimaksud sudah ada selesai diadakan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius miliki harapan agar Polri di tempat tahun 2025 mendatang, semakin professional dan juga semakin disukai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih tinggi baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang digunakan harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR lalu otoritas yang bertanggungjawab melawan regulasi pilkada. Bagaimana kedudukan Polri yang tersebut tepat sangat tergantung pada aturan yang digunakan dihasilkan,” tandasnya.
