JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menghormati segala proses hukum usai ia ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam video yang dimaksud diterima, Hasto bercerita ketika ia mengkritisi kondisi demokrasi pada Indonesia.
“Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati langkah dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” ucap Hasto, Kamis (26/12/2024).
“Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana ucapan rakyat bukan mampu dikebiri, bagaimana negara hukum tiada bisa jadi dimatikan, juga bagaimana mata kekuasaan yang tersebut otoriter, yang digunakan menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah ada memahami berbagai risiko-risiko yang digunakan akan saya hadapi,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menceritakan sebagai murid Soekarno (Bung Karno) ia mengikuti apa yang ditulis di buku Cindy Adams. Prinsip yang mana dipegang Bung Karno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah non-cooperation.
“Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat mampu berserikat, berkumpul, lalu menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan kemudian bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” ucapnya.
Hasto juga mengungkit ketika para kader PNI yang dimaksud ketika itu akan menghadapi hukuman gantung pada Ciamis, belaka gara-gara memekikkan salam merdeka pada masa penjajahan Belanda. Namun para kader ini menjalani hukumannya dengan mulut tersenyum juga kepala tegak.
“Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang tersebut kita perjuangkan, risiko apa pun, siap kita hadapi dengan kepala tegak serta mulut tersenyum,” ucapnya.
