JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor maritim Indonesia ditandai oleh berbagai dinamika geopolitik, tantangan keamanan, juga kesempatan strategis yang digunakan menuntut respons cepat serta tegas.
Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024 ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan Ketenteraman Laut (Bakamla) RI pada Laut Natuna Utara akibat mengganggu aktivitas survei juga pengolahan data seismik 3D yang dilaksanakan PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV Geo Coral serta hal yang disebutkan menjadi sorotan internasional.
Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), insiden ini bukanlah hanya saja mempertegas sikap strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara pada menjaga kedaulatan wilayah.
“Kejadian ini bukti nyata bahwa Indonesia tidaklah akan mundur menghadapi klaim sepihak yang dimaksud bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara miliki luas 83.000 km2. Ketegasan Indonesia pada menolak klaim China dalam Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi lalu kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt Hakeng.
Diplomasi Indonesia melalui ASEAN kemudian PBB menjadi langkah strategis yang digunakan menegaskan komitmen terhadap UNCLOS 1982 khususnya sebagaimana tertuang di pasal 56 UNCLOS 1982 tentang hak berdaulat serta yurisdiksi negara pantai di dalam Zona Kondisi Keuangan Eksklusif (ZEE).
Melalui pendekatan ini, Indonesia tiada hanya saja menjaga kedaulatan wilayahnya tetapi juga menunjukkan kepemimpinan di tempat kawasan Asia Tenggara.
Dinamika Ketenteraman Maritim 2024: Dari Natuna ke Laut Merah
Refleksi tahun 2024 tidak ada berhenti pada Laut Natuna Utara. Capt Hakeng menyoroti juga konflik yang mana sedang terjadi dalam Laut Merah serta Teluk Aden yang mana melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
Jalur strategis ini yang mana merupakan penghubung utama bagi perdagangan global, menghadapi ancaman kritis dalam bentuk lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, dan juga risiko terhadap suplai energi.
“Konflik ini berdampak dengan segera pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang tersebut sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dalam dunia, pada mana sehari mampu dilewati lebih lanjut dari 200 kapal. Volume perdagangan yang dimaksud melintasi jalur ini bisa saja mencapai tambahan dari USD400 miliar di setahun.
Sebagai respons, Indonesia menguatkan koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di area jalur vital tersebut. Patroli maritim yang mana tambahan intensif, kerja sejenis dengan negara-negara tetangga, serta modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasir Laut: Kans Besar dalam Tengah Ancaman Lingkungan
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis di dalam tahun 2024. Dengan peluang pasir yang tersebut bisa saja disedot mencapai 17 miliar meter kubik, maka sepatutnya pasir laut yang tersebut dihasilkan dari kegiatan ini digunakan untuk memperkuat proyek infrastruktur yang mana dilaksanakan pada Indonesia dibandingkan untuk diekspor ke mancanegara ke negara lain.
