JAKARTA – Penerapan komponen bakar minyak ( BBM ) dengan standar Euro 4 dinilai telah harus mulai diterapkan walaupun secara bertahap di dalam kota-kota besar Indonesia untuk menekan polusi udara. Hal itu penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 atau pun untuk menggapai target perkembangan sektor ekonomi 8% yang mana dicanangkan pemerintah.
Dalam Editorial Wadah bertajuk “Mendorong BBM Berkualitas di area Indonesia” yang mana digelarInstitute for Essential Services Reform (IESR) dengan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), juga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Selasa (17/12/2024), terungkap bahwa peningkatan kualitas BBM berdampak secara langsung terhadap peningkatan aspek lingkungan, kemampuan fisik juga juga ekonomi.
Berdasarkan kajian yang digunakan dijalankan IESR pada Jabodetabek, penerapan BBM berstandar Euro4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat menurunkan polusi udara, termasuk menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96% juga SOx, NOx hingga 82-98%. Sebaliknya, tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 seiring meningkatnya jumlah keseluruhan kendaraan juga aktivitas transportasi.
Diketahui, BBM Euro 4 memiliki komposisi sulfur setara 50 ppm. Sementara, tambahan dari 90% BBM yang mana beredar dalam lingkungan ekonomi Indonesia masih memiliki isi sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenisnya. Tingginya komposisi sulfur pada BBM yang disebutkan menyebabkan penurunan kualitas udara, yang tersebut pada akhirnya menyebabkan hambatan kesehatan, juga berujung padatingginya biaya pengobatan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, polusi udara dalam Ibukota Indonesia telah dilakukan menambah beban biaya kebugaran terkait polusi seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta penyakit jantung iskemik. Fakta BPJS menunjukkan, klaim penyembuhan terkait polusi udara di area Ibukota Indonesia hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar lalu penyakit influenza, juga pneumonia sebesar Rp409 miliar. Tak belaka mengakibatkan biaya untuk pengobatan, turunnya tingkat kemampuan fisik akibat polusi menurutnya juga menekan produktivitas, yang akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 yang digunakan harus didukung sumber daya manusia yang mana sehat dan juga produktif.
“Karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro4 dengan didukung kebijakan yang digunakan terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan juga penegakan aturan yang ketat. otoritas perlu menegaskan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan penanaman modal signifikan, kolaborasi pemerintah juga swasta di teknologi dan juga infrastruktur kilang akan menyebabkan faedah yang mana sangat jauh tambahan besar bagi lingkungan, kesehatan, juga ekonomi,”ujar Fabby.
Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham RF Surya pada pemaparannya mengakui bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Karena itu, tegas dia, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak perekonomian dari penerapan Euro 4 tersebut. otoritas menurutnya juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, apakah ditanggung oleh pemerintah, dibebankan terhadap konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok publik tertentu.
Di sisi lain, kata Ilham, peningkatan biaya produksi BBMjuga akan dibarengi dengan turunnya biaya kebugaran dengan membaiknya kualitas udara. Hal itu dapat “mengurangi” beban kenaikan biaya produksi BBM berstandar Euro 4. “Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk perawatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp268 miliar, serta PPOK Rp36 miliar,” jelas Ilham.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Pembinaan Proyek Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah setuju untuk meningkatkan kualitas BBM secara bertahap sesuai peta jalan yang digunakan ada. Dia menambahkan, upaya itu juga dibarengi denganberbagai kebijakan lain yang juga mengarah pada upaya menekan polusi yang digunakan berasal dari sektor transportasi. “Pemerintah juga mendorongkebijakan lain seperti misalnya konversi motor konvensional menjadi motor listrik, atau pengembangantransportasi rakyat lainnya. Intinya bukanlah semata-mata dari BBM, tapi juga aspek-aspek lainnya,” papar Mirza.
