Tindak balas Basuki Hadimuljono mengenai Rencana Pembentukan Kemenko Infrastruktur hingga Pemisahan Kementerian PUPR di dalam Pemerintahan Prabowo
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar masalah rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Sektor Infrastruktur. Menurut Basuki, pembaharuan bangunan kementerian mestinya tak berubah menjadi persoalan.
“Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui wartawan di dalam Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.
Namun, ia mengutarakan semakin sejumlah jumlah total kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran yang dimaksud diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga tambahan banyak. Yang tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki Hadimuljono.
Dengan adanya Kemenko Lingkup Infrastruktur, Basuki Hadimuljono juga berharap persoalan yang dimaksud belum terselesaikan di dalam pemerintahan Presiden Jokowi bisa jadi dituntaskan. Salah satunya, terkait dengan kebijakan larangan truk over dimension over loading atau truk ODOL.
Menurut Basuki Hadimuljono, kebijakan larangan yang dimaksud dapat dieksekusi Menko Sektor Infrastruktur. “Karena beliau akan mengkoordinasi semua, (menteri) Perindustrian, Perdagangam, Perhubungan,” ujar Basuki Hadimuljono sewaktu ditemui wartawan dalam Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024. “Mudah-mudahan.”
Ihwal rencana inovasi rangka kementerian, Basuki Hadimuljono juga pernah berkomentar tentang rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan. Menurut Basuki, rencana yang disebutkan merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki acara pembangunan 3 jt rumah gratis.
“Ini berubah menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki Hadimuljono di mana ditemui wartawan ke Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.
Adapun sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang digunakan menangani perumahan juga kementerian yang mana menangani penyelenggaraan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengutarakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen kakanya di mengembangkan perumahan ke Indonesia. Hashim Djojohadikusumo juga mengklaim telah ditunjuk bermetamorfosis menjadi Ketua Satgas Perumahan pada kelompok transisi Prabowo.
Hasim Djojohadikusumo berujar, Kementerian Perumahan berusaha mencapai pembangunan tiga jt hunian setiap tahun. Rinciannya, dua jt rumah akan dibangun pemerintah di dalam pedesaan, sementara satu jt apartemen di dalam kota. Hashim mengemukakan penyelenggaraan dua jt unit rumah di pedesaan akan dipercayakan terhadap perniagaan mikro, kecil, lalu menengah (UMKM), koperasi, kemudian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, memacu pengembangan UMKM di dalam tempat sekaligus menciptakan kelas menengah baru.
Han Revanda Putra berkontribusi di penulisan artikel ini
Artikel ini disadur dari Tanggapan Basuki Hadimuljono soal Rencana Pembentukan Kemenko Infrastruktur hingga Pemisahan Kementerian PUPR di Pemerintahan Prabowo
