JAKARTA – pemerintahan Amerika Serikat mendesak Google untuk mengedarkan Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang digunakan diajukan oleh Departemen Kehakiman Negeri Paman Sam mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang dimaksud dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar dan juga kemungkinan mengharuskan Google untuk memasarkan Android.
Pejabat antimonopoli mengungkapkan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa berjualan Android apabila upaya hukum yang dimaksud diusulkan tidaklah mencegahnya mengeksploitasi kendalinya menghadapi sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang dimaksud dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google dalam internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google bukan akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul pasca putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang tersebut memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada lingkungan ekonomi mesin pencari, sudah pernah melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk menggerakkan jadwal intervensionis radikal”.
Walker menyatakan solusi ini “akan merusak beberapa item Google” dan juga merusak penanaman modal perusahaan pada teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang mana melampaui batas yang dimaksud belum pernah terjadi sebelumnya yang mana akan merugikan konsumen, pengembang, serta bidang usaha kecil Amerika — dan juga membahayakan kepemimpinan ekonomi lalu teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok sektor Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” serta bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan apabila Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang dimaksud berpotensi menyeret tindakan hukum yang disebutkan ke Mahkamah Agung AS.
