JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menganggap langkah Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) tak tepat diadakan pada penegakan hukum di tempat sektor korupsi. Jika terpilih jadi menjadi Ketua KPK, Johanis Tanak berencana meniadakan OTT.
Hal itu disampaikan Tanak ketika jalani uji kelayakan juga kepatutan (fit and proper test) Calon Pimpinan KPK bersatu Komisi III DPR, Selasa (19/11/2024).
“Terkait dengan OTT, menurut hemat saya kurang, mohon izin sekalipun saya dalam pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tapi berdasarkan pemahaman saya OTT sendiri itu tak pas tidaklah tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan,” kata Johanis Tanak.
Merujuk KBBI, Tanak berkata, operasi itu dijalankan oleh profesi dokter dengan segala perencanaan yang tersebut siap. “Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP adalah suatu kejadian yang tersebut terjadinya seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya segera menjadi tersangka,” katanya.
Kendati demikian, ia menilai ketika pelaku melakukan perbuatan juga ditangkap tak ada perencanaan. “Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu insiden itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu bukan tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu bukan tepat,” tutur Tanak.
Tanak mengaku sudah pernah menyampaikan pendapatnya itu terhadap insan KPK lainnya. Namun, ia berkata, OTT itu telah lama memjadi tradisi. Namun, ia menantang bila OTT itu dapat diterapkan.
“Tapi, seandainya bisa saja jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close. Karena itu bukan sesuai pengertian yang tersebut dimaksud pada KUHAP,” kata Tanak yang dimaksud secara langsung mendapat tepuk tangan dari para anggota Komisi III DPR RI.
