JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan segera menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pengaplikasian gas akan memangkas impor energi yang digunakan selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan gas bumi merupakan jawaban melawan persoalan impor migas yang tersebut ketika ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga prospek cadangan energi fosil paling bersih ini di dalam Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau tidaklah dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur dan juga jaringan gas bumi). Ditambah lagi jikalau blok-blok migas seperti Masela mampu segera diselesaikan. Ketika blok Masela telah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang dimaksud tinggi mampu disalurkan untuk penuhi permintaan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, penyelenggaraan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang mana selama ini berbagai mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk menghurangi impor LPG yang dimaksud sejauh ini masih mendominasi keinginan material bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada menyebabkan kebijakan yang dimaksud pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidaklah over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua acara itu yang digunakan harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keinginan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan meninggalkan kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi inisiatif pemerintahan ke depan yang mana paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang tersebut berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG serta impor BBM yang mana kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar di upaya merancang kemandirian juga ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang mirip terdapat gas bumi di area di negeri yang mana sanggup dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri cuma 600 ribu BPH. Padahal keinginan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
