JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang tersebut diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri juga delegasi menteri yang dimaksud dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom serta Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai urusan politik besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, serta Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih banyak terlihat sebagai pura-pura zaken, di area mana unsur politikus masih dominan, lalu bahkan mengesampingkan profesional yang dimaksud tidak ada berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep pada mana menteri-menteri yang diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan tiada terikat dengan kepentingan partai, dan juga hanya sekali fokus pada keahlian juga pengalaman di tempat sektor yang mereka tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional dan juga teknokrat yang tersebut berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Idea ini sejalan dengan permintaan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menjamin bahwa pemerintahan berjalan lebih tinggi efektif, transparan, lalu berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, serta kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang mana menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang mana transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon delegasi menteri yang tersebut dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih banyak diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
