JAKARTA – Proyek Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Keamanan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan sudah pernah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi kontestan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Aspek Kesehatan di dalam Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang tersebut menimbulkan BPJS Kesejahteraan dapat berjalan dengan baik di area Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya secara langsung ke rumah sakit. Di di tempat ini masih ditahan dalam puskesmas , baru kalau (sakit) yang tersebut berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah pernah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk publik Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menegaskan distribusi Kartu Indonesia Optimal bisa jadi tambahan merata sehingga seluruh warga dapat mendapatkan akses di area bidang kemampuan fisik juga melakukan konfirmasi rakyat yang digunakan telah mempunyai Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kebugaran yang sesuai standar lalu berkualitas,” ujar Jokowi, disitir dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah wilayah bersinergi dan juga berperan berpartisipasi pada upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keperluan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan juga pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan serius kemudian sanksi untuk rumah sakit yang digunakan memungut biaya bagi rakyat pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek sanggup saya copot kepala rumah sakitnya, bisa jadi dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang mana bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS pada Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan untuk jajarannya agar tak mempersulit penduduk yang dimaksud ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang digunakan paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya hanya saja minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk publik kurang mampu. Apalagi, pandemi wabah Covid-19 telah lama merusak tatanan kemampuan fisik tak hanya saja Indonesia, tetapi juga dunia. otoritas kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kondisi tubuh masih terjangkau masyarakat.
