Terpopuler Bisnis: Jokowi Sebut Keppres IKN Sepatutnya Diteken Prabowo, Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Jakarta – Berita terpopuler kegiatan ekonomi lalu industri sepanjang Minggu, 6 Oktober 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Keputusan Presiden (Keppres) persoalan pemindahan ibu kota ke Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian informasi mengenai Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim tiada ada persoalan pembiayaan pada merancang infrastruktur selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Lalu berita tentang Rencana JKN-KIS dapat disertai oleh partisipan dari kalangan pekerja penerima upah (PPU), pekerja tidak penerima upah (PBPU) atau mandiri, bukanlah pekerja (BP), serta penerima bantuan iuran (PBI). 

Serta informasi Kementerian Daya juga Sumber Daya Mineral (ESDM) berada dalam memperbaiki tata kelola serta regulasi kegiatan bidang usaha pertambangan. Terakhir, berita mengenai Jokowi menyebutkan kedatangannya ke ibu kota baru untuk melakukan groundbreaking itu jikalau memang sebenarnya ada undangan dari Kepala Otorita IKN sebelumnya. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Keppres Pemindahan Ibu Perkotaan ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo yang mana Menandatangani

Presiden Joko Widodo menyatakan Keputusan Presiden (Keppres) masalah pemindahan ibu kota ke Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini akan diwujudkan pada waktu segala hal yang digunakan berhubungan dengan kesiapan pada ibu kota baru telah terpenuhi.

“Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani),” kata Presiden Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run pada IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti dikutipkan dari Antara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bukan bisa jadi lagi memutuskan keputusan-keputusan strategis pada penghujung masa jabatan yang mana tersisa beberapa pekan mendatang. Meski begitu, ihwal Keppres pemindahan ibu kota berhubungan erat dengan kesiapan segala sesuatu di dalam ibu kota.

Baca berita selengkapnya ke sini.

2. Soal Modal Infrastruktur pada waktu 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden yang tersebut Minta Uang Langsung ke Menkeu

Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim tak ada persoalan pembiayaan di merancang infrastruktur selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, pembangunan infrastruktur memang sebenarnya menjadi prioritas sejak Jokowi menjabat mulai 2014.

“Saya tiada pernah minta uang lantaran yang digunakan minta Presiden segera untuk Menteri Keuangan,” kata Basuki di mana ditemui dalam Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ihwal konstruksi infrastruktur bermetamorfosis menjadi prioritas, Basuki menjelaskan, pemerintah ingin mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Karena itu, konstruksi yang sudah ada ada pun, seperti pembangungan bendungan, masih perlu terus dilakukan.

Baca berita selengkapnya pada sini.

3. Cara lalu Syarat Pindah BPJS Kesejahteraan Mandiri ke PBI dengan Mudah

Badan Penyelenggara Garansi Sosial atau BPJS Bidang Kesehatan bermetamorfosis menjadi lembaga yang dimaksud mengatur dana acara Keamanan Kesejahteraan Nasional Kartu Negara Indonesia Baik (KIS). 

Program JKN-KIS dapat disertai oleh kontestan dari kalangan pekerja penerima upah (PPU), pekerja tidak penerima upah (PBPU) atau mandiri, bukanlah pekerja (BP), kemudian penerima bantuan iuran (PBI). 

Sebagai informasi, pembayaran iuran bagi PPU ditanggung oleh pemberi kerja kemudian pekerja dengan persentase tertentu, sedangkan PBPU membayar iuran sendiri setiap bulan. Sementara iuran bulanan bagi PBI ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. 

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak

Kementerian Daya serta Informan Daya Mineral (ESDM) sedang memperbaiki tata kelola serta regulasi kegiatan usaha pertambangan. Salah satu aspek yang dimaksud dievaluasi kementerian ini yakni persoalan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal ini disampaikan Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Minerba, Satya Hadi Pamungkas di Sosialisasi Perpanjangan IUP sebagai Penerapan dari Peraturan eksekutif (PP) Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan itu menyoal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan juga Peraturan eksekutif Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertemuan Usaha Pertambangan Minerba. Adapun soalisasi diselenggarakan dalam Denpasar, Kamis, 3 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya pada sini.

5. Ditanya Soal Groundbreaking di dalam IKN sebelum Lengser, Jokowi: Kalau Memang Ada, Ya Saya Datang Lagi

Presiden Jokowi angkat bicara mengenai rencana melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama kembali dalam Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) sebelum dirinya lengser. Ia menyebutkan kedatangannya ke ibu kota baru untuk melakukan groundbreaking itu jikalau memang sebenarnya ada undangan dari Kepala Otorita IKN sebelumnya.

“Ya terserah Kepala OIKN, kalau memang benar ada, ya saya datang lagi,” ujar Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti diambil dari Antara.

Kepala Negara pun memohonkan wartawan agar menanyakan persoalan kemungkinan ada tidaknya groundbreaking itu, satu di antaranya siapa sekadar investornya untuk Kepala OIKN. “Iya tanya kepala OIKN.”

Baca berita selengkapnya pada sini.

Artikel ini disadur dari Terpopuler Bisnis: Jokowi Sebut Keppres IKN Sepatutnya Diteken Prabowo, Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan