Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 kemudian Tahun Baru 2025 , sektor keuangan bersiap menghadapi lonjakan operasi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan permintaan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang mana sejenis tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih tinggi dari 110 jt orang yang mana akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku bidang pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk memverifikasi kelancaran transaksi. Jalin, sama-sama anggota bidang perbankan dan juga fintech, mendirikan posko operasional bergerak mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan kegiatan digital juga ATM di area seluruh Indonesia.
“Kami sudah menyiagakan personel 24/7 untuk menjamin kelancaran operasional, teristimewa pada tanggal-tanggal dengan prospek operasi tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih besar dari 80 institusi keuangan yang tersebut tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis di menyokong kelancaran proses selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang digunakan dikelola perusahaan telah lama terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, juga Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi kemudian kesiapan infrastruktur, sektor pembayaran dapat memenuhi keperluan rakyat sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan operasi ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi serta keamanan. Ketua Tim Ketenteraman Teknologi Pusat Pelaporan lalu Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya operasi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan data lebih tinggi dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih tinggi dari 21% terkait perkara penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat juga penerapan teknologi deteksi dini untuk mengempiskan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi rakyat tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menyokong edukasi warga untuk melindungi data pribadi juga menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem ekologi pembayaran yang dimaksud aman juga inklusif, khususnya ketika lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
