JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Energi juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pertemuan di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengeksplorasi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi lalu Informan Daya Mineral (ESDM) melarang perdagangan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan bapak presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di tempat tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi keperluan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran lalu bukan lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa sebab skema yang ada ketika ini sudah ada berlangsung selama lebih lanjut dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan penduduk yang dimaksud berhak.
“Diharapkan penduduk mendapatkan nilai dengan yang digunakan semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat rakyat itu, dibeli sampai nilai tukar Rp25.000 per tabung. Tidak hanya saja itu, ada juga yang mana mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilaksanakan agar tiada terjadi pemborosan anggaran lalu kebocoran dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di dalam tingkat pengecer dengan meningkatkan status mereka itu menjadi sub pangkalan yang mana lebih tinggi mudah diawasi.
