Inggris Kerek Pajak, Pengusaha Waswas Picu Ancaman PHK

JAKARTA – Pengembangan pajak yang dimaksud diberitahukan di Anggaran Musim Gugur diperkirakan akan menghambat pembangunan ekonomi perusahaan-perusahaan pada Inggris. Peringatan ini disampaikan oleh pimpinan Confederation of British Industry (CBI), Rain Newton-Smith, pada konferensi tahunan CBI di area London.
Menurut beliau kebijakan pemerintah yang diberitahukan bulan lalu sudah menimbulkan perusahaan semakin sulit untuk memanfaatkan peluang, termasuk pada merekrut karyawan baru. “Di seluruh sektor, margin semakin tergerus serta keuntungan terpengaruh oleh lingkungan perdagangan yang dimaksud semakin sulit,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa keuntungan bukanlah sekedar uang tambahan bagi perusahaan. “Keuntungan adalah investasi. Ketika Anda menurunkan keuntungan, Anda mengempiskan daya saing, mengempiskan investasi, kemudian akhirnya menghambat pertumbuhan,” kata Newton-Smith dilansir dari The Independent, Rabu (27/11/2024).
Menurut beliau yang digunakan benar-benar mendefinisikan perkembangan adalah kebijakan yang mana diambil dalam ruang rapat perusahaan dalam seluruh Inggris. “Ini adalah CFO lalu ketua eksekutif yang tersebut bertanya: Bisakah kita mampu berinvestasi? Bisakah kita memperluas bisnis? Bisakah kita merekrut orang baru? Setelah pengumuman anggaran, sejumlah perusahaan yang tersebut masih menjawab belum bisa,” tambahnya.
Partai Buruh, yang mana sekarang memerintah, menjadikan perkembangan ekonomi sebagai bagian utama dari sistem pemilihannya pada pemilu. Sejak masuk pemerintahan, mereka berjanji untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal bisnis. Dalam Anggaran bulan Oktober, Menteri Keuangan Rachel Reeves mengumumkan rencana pengeluaran masyarakat hampir 70 miliar euro, yang dimaksud sebagian dibiayai melalui kenaikan pajak bisnis, termasuk sumbangan asuransi nasional untuk pemberi kerja.
Peningkatan upah minimum, yang dipuji oleh serikat pekerja, juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Namun, kalangan usaha menyatakan bahwa ini akan memaksa dia untuk menyalurkan sebagian biaya terhadap konsumen, menghurangi jumlah total karyawan, atau bahkan menurunkan margin keuntungan.
Dalam pidatonya, Newton-Smith merujuk pada survei CBI yang tersebut menunjukkan bahwa hampir dua pertiga perusahaan merasa kebijakan Anggaran akan merugikan pembangunan ekonomi di area Inggris. Dia juga menyoroti perlunya pendekatan yang digunakan lebih besar bijak di meningkatkan pajak bagi bisnis.
“Kenaikan pajak semacam ini tidaklah boleh diterapkan sembarangan pada dunia usaha. Itu adalah jalan menuju akibat yang mana tidaklah diinginkan. Kita butuh kemitraan yang digunakan lebih banyak baik dengan tujuan yang dimaksud lebih besar besar,” ujarnya.
Newton-Smith mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janji reformasi tarif bisnis, memberi lebih besar sejumlah fleksibilitas untuk perusahaan pada pemanfaatan dana melalui levy pelatihan magang, dan juga menjadikan pajak kebugaran kerja bebas pajak untuk menghurangi total orang yang mana pergi dari dari angkatan kerja.




