pakar hukum pidana
-
Nasional
Pakar Hukum Pidana Kuantitas RUU KUHAP Perlu Dievaluasi
JAKARTA – Beberapa poin di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) perlu menjadi perhatian kemudian harus dievaluasi.…
Read More » -
Nasional
Kritisi Hak Imunitas Jaksa, Pakar Hukum Pidana: Bisa Kebal Tindak Pidana
JAKARTA – Hak imunitas yang digunakan dimiliki jaksa di sistem peradilan Indonesia memunculkan kontroversi di dalam publik. oleh karena itu…
Read More » -
Nasional
Pakar Anggap KUHAP yang dimaksud Lama Bikin Aparat Penegak Hukum Terkotak-Kotak
JAKARTA – Pakar Hukum Suparji Ahmad menganggap bahwa dengan konsep KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang dimaksud menganut prinsip…
Read More » -
Nasional
Penerapan Diminus Litis di area RKUHAP, Anggota DPD RI: Akan Tumpang Tindih Kewenangan
MANOKWARI – Penerapan asas diminus litis atau pengendali perkara pada Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (RKUHAP) dinilai perlu hati-hati sebab…
Read More » -
Nasional
Asas Dominus Litis dalam RKUHAP, Pakar Hukum UMS Sorong Sebut Bisa Jadi Monopoli Kewenangan
SORONG – Wacana penyelenggaraan asas dominus litis atau pengendali perkara di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk…
Read More » -
Nasional
Soal Vonis Harvey Moeis Pakar: Hukuman Jangan Dibenturkan dengan Rasa Keadilan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memohonkan hukuman bagi koruptor yang digunakan merugikan negara hingga beratus-ratus triliun agar diberikan hukuman maksimal…
Read More »