Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur juga Sistematis Parcok di dalam pemilihan gubernur 2024
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat pada pemilihan gubernur 2024 . Pihaknya juga tidak ada meninjau adanya pola yang mana terstruktur kemudian sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami tidak ada mengawasi pola yang digunakan terstruktur juga sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Mulai Pekan (2/12/2024).
Bima Arya pun mengungkapkan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi pada Pilkada. “Yang identik di tempat semuanya akibat aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas, aduan yang mana seperti tadi.”
Dia juga menyatakan bahwa ada banyak macam aduan pada Pilkada, termasuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan banyak ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang mana mengadukan penantang. Ada yang mengadukan ASN. Ada ASN yang tersebut mengadukan politisi atau partai dikarenakan beliau nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, lalu setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data serta ditindaklanjuti dengan proses hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang masuk akan dilihat tindakan hukum per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus masalah Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang digunakan dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum mengawasi aduan dengan segera spesifik persoalan itu,” pungkasnya.
