JAKARTA – eksekutif Indonesia merancang Sistem Data Geospasial yang digunakan kuat, akurat, lalu akuntabel untuk menyokong target-target penyelenggaraan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih lanjut cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan lalu Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia memulai pembangunan sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada pembukaan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di dalam Paviliun Indonesia pada Kongres Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di area Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan juga penyelenggaraan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu memulai pembangunan sistem monitoring serta reporting yang dimaksud kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, dan juga data deforestasi lalu degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan sudah memulai pembangunan SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang dimaksud merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang tersebut diperoleh dari berbagai sumber, juga dilengkapi perangkat keamanan lalu kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang dimaksud aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Berita Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang mana juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud mengungkapkan pemerintah Indonesia berikrar untuk menyediakan data informasi geospasial untuk menyokong perencanaan lalu pembangunan, termasuk di aksi iklim.
