JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersatu Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di konferensi keduanya di tempat Gedung Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mengeksplorasi penguatan pengamanan bagi PMI juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang digunakan menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju menyokong Kementerian PPMI di memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk menghindari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi serta implementasi pemeliharaan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar di mengawasi jalur gelap yang dimaksud kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang mana luas dengan berbagai pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sejenis dengan TNI lalu Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling berbagai ditemukan di dalam wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan juga Juanda. “Ini menjadi perhatian kritis kami. Penguasaan pengawasan dalam perbatasan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sebanding ini, khususnya pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang tersebut berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, juga integrasi data perlintasan PMI ke pada sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menghurangi risiko eksploitasi juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja mirip antara Kementerian PPMI juga Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proteksi PMI sekaligus mengupayakan pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai pahlawan devisa, sumbangan PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, lalu pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka pada kancah internasional.
