JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mana menghapus utang macet bagi pelaku UMKM, petani hingga nelayan. Keputusan Presiden Prabowo yang dimaksud dinilai sebagai terobosan yang digunakan luar biasa.
“Saya kira itu sebuah terobosan yang mana luar biasa kemudian bagi kami itu sangat membantu rakyat serta rakyat yang digunakan terbebani akibat utang yang dimaksud berkepanjangan dengan bank,” kata Muzani dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu berharap dengan diterbitkannya Peraturan otoritas (PP) Nomor 47 yang dimaksud akan memproduksi sektor ekonomi tingkat bawah semakin lebih besar baik. “Mudah-mudahan dengan begitu maka semangat yang diharapkan untuk berkembang bagi perekonomian tingkat bawah bisa jadi tambahan baik lagi,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan penandatanganan peraturan pemerintah tentang penghapusan utang macet untuk Usaha Mikro, Kecil, juga Menengah di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan kemudian kelautan, dan juga UMKM lainnya. Penandatanganan PP yang dimaksud Prabowo lakukan di dalam Istana Merdeka, Ibukota Indonesia pada Selasa, 5 November 2024.
“Setelah mendengar saran lalu aspirasi berbagai pihak teristimewa dari kelompok-kelompok tani kemudian nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa, 5 November 2024, saya akan menyetujui secara resmi PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet terhadap Usaha Mikro, Kecil, juga Menengah pada bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan serta kelautan, juga UMKM lainnya,” kata Prabowo pada Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 November 2024.
Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu para produsen yang digunakan bekerja di dalam bidang pertanian, UMKM, juga nelayan. “Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan juga merekan mampu lebih tinggi berdaya guna untuk bangsa lalu negara,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, tentang hal-hal yang digunakan teknis, persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.
