Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Diskusi Kebangsaan: TNI AL berhadapan dengan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Wadah Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan serta Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu bukan buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono bukan berdasar lalu mencederai semangat pengabdian TNI AL yang dimaksud selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut juga publik nelayan.
“Tindakan TNI AL dengan penduduk nelayan dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto kemudian sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso terhadap wartawan, Mingguan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak publik nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya saja menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di area laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian kemudian penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan bergerak pada patroli keamanan laut guna mengurangi berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, kemudian terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di tempat Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang tersebut diadakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden juga menjadi wujud pengamalan tugas dia untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengkritisi keras Menteri Trenggono yang tersebut dianggap tidak ada memahami tugas juga fungsi TNI AL juga menyebabkan pernyataan yang dimaksud memunculkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana kemudian memahami sikap juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik kemudian melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan lalu Perikanan yang digunakan dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial serta memproduksi gaduh.
