JAKARTA – otoritas siap menangani peluang kebakaran hutan lalu lahan (karhutla) pada 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Sinkronisasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Hari Senin (23/12/2024).
Rapat yang tersebut dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengkaji langkah strategis penanganan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) pada wilayah ASEAN, juga aksi lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menciptakan banyak komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sebanding lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah lama disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah pembangunan juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang digunakan akan berpusat di tempat Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja identik regional di pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak serta koordinasi KLH dengan lintas Kementerian lalu juga eksekutif Daerah sangat penting lalu terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 sudah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan dilaksanakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan masih ditingkatkan, teristimewa dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca masih menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya inisiasi lahan dengan api, baik oleh warga maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang tersebut matang, kami pastikan terhadap warga Indonesia bahwa pemerintah siap menangani peluang Karhutla di area 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang dimaksud membahayakan kebugaran masyarakat,” pungkasnya.
