SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa di persoalan hukum pagar laut di dalam perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di tempat era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang dimaksud penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tidak ada untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di tempat kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya sekali pada Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang mana paling penting cek,” ujar Jokowi di area Solo, Hari Jumat (24/1/2025).
Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan persoalan siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang lebih lanjut dari 30 km pada perairan Tangerang. Kepolisian pada waktu ini masih melakukan penyidikan berhadapan dengan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya telah terjadi mengantongi sosok yang mana mendalangi pagar laut. Hanya, ia tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang sebenarnya tuntutan dari publik inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga segera ketahuan, tapi tidak ada mudah juga dikarenakan kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang dimaksud bersangkutan betul melakukan itu serta seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP miliki keterbatasan di pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu di area Perairan Tangerang yang mana Bikin Gaduh
