Daftar Isi
- 1. Krisis Pandemi Pandemi Buat Kelas Menengah Kritis
- 2. Deindustrialisasi dan juga Meningkatnya Pekerja Informal
- 3. Lonjakan Harga Barang Kuras Isi Kantong
- 4. Penurunan Belanja non Makanan
- 5. Urbanisasi Turun, Balik Jadi Petani?
Jakarta – Kelas menengah Indonesia tiada bernasib baik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jumlahnya terus turun mendekati zona kemiskinan.
Berdasarkan data Survei Sosial Perekonomian Nasional (Susenas) BPS telah lama mengalami penurunan beruntun seusai merebaknya Pandemi COVID-19. Angka yang digunakan tampak terjadi mulai 2021 hingga 2024. Sebelum itu berjalan peningkatan dari 2014-2019.
Pada 2014, jumlah keseluruhan kelas menengah masih sebanyak-banyaknya 43,34 jt khalayak kemudian pada 2019 menjadi 57,33 jt orang. Sementara itu, pada 2021 jumlahnya merosot menjadi sebesar 53,83 jt orang, sedangkan pada 2024 sudah ada tersisa 47,85 jt orang.
Golongan kelas menengah yang tersebut merosot itu masuk ke golongan kelas menengah rentan dan juga golongan kelas rentan miskin. Sebab, sejak masa pandemi dua golongan kelas itu mengalami peningkatan jumlah.
Pada 2019 total kelas menengah rentan atau aspiring middle class sebanyak 128,85 juta, kemudian pada 2021 menjadi 130,82 jt kemudian pada 2024 bermetamorfosis menjadi 137,50 juta. Sementara itu, jumlah agregat kelas rentan miskin naik dari 54,97 jt orang, bermetamorfosis menjadi 58,32 jt orang, kemudian pada 2024 bermetamorfosis menjadi 67,69 jt orang.
Kelas menengah ini bahkan tercatat tidak ada naik kelas berubah jadi kelas atas, sebab kelas berhadapan dengan hanya sekali naik dari 2019 sejumlah 1,02 jt penduduk berubah menjadi 1,07 jt warga pada 2021, kemudian pada 2024 masih sebanyak-banyaknya 1,07 jt orang. Sedangkan kelas miskin terus turun dari 25,14 juta, bermetamorfosis menjadi 27,54 juta, dan juga pada 2024 berubah jadi 25,22 juta.
“Jadi memang benar terlihat ada terjadinya pelemahan daya beli ini,” kata Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Tanah Air Eliza Mardian di inisiatif Profit CNBC Indonesia, diambil Hari Jumat (11/10/2024).
Untuk kelas menengah ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Mata Uang Rupiah 2,04 jt sampai 9,90 jt per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Mata Uang Rupiah 874,39 ribu sampai Mata Uang Rupiah 2,04 juta. Rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rupiah 582,93 ribu sampai dengan Rupiah 874,39 ribu.
Sedangkan untuk yang tersebut masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Simbol Rupiah 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas berhadapan dengan pengeluarannya 17 kali pada berhadapan dengan garis kemiskinan atau ke melawan Simbol Rupiah 9,90 jt per kapita per bulan.
Sejumlah ekonom pun mencatat, setidaknya ada 5 hal yang tersebut menyebabkan kelas menengah kondisinya “sekarat” hingga menyebabkan dia akhirnya terperosok masuk ke golongan kelas menengah rentan dan juga rentan miskin. Berikut ini rangkumannya:
1. Krisis Pandemi Pandemi Buat Kelas Menengah Kritis
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, yang dimaksud juga merupakan Deputi Area Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ketika rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait RAPBN 2025, Jakarta, Rabu (28/8/2024) mengungkapkan besarnya dampak Pandemi penyebaran virus Corona terhadap sektor ekonomi kelas menengah.
Pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia hanya pada periode itu mengalami penurunan drastis, dari sebelumnya pada 2019 masih bertambah 5,02%, berubah menjadi sebesar 2,97% pada 2020. Perlambatan pertumbuhan perekonomian yang dimaksud juga dihadiri oleh dengan peningkatan total pengangguran, yang mana menurut data Bank Dunia, meningkat dari 5,28% pada 2019 menjadi 7,07% pada 2020.
“Bahwa memang benar kami identifikasi masih ada scarring effect dari Pandemi wabah Covid-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah,” ucap Amalia.
2. Deindustrialisasi lalu Meningkatnya Pekerja Informal
Deindustrialisasi juga bermetamorfosis menjadi salah satu komponen yang tersebut dianggap beberapa dunia usaha bermetamorfosis menjadi asal-mula turunnya kelas menengah, yang dimaksud memeng merupakan tergolong juga sebagai kelas pekerja yang mana menggantungkan hidupnya dari penghasilan bulanan. Deindustrialisasi itu menyebabkan kalangan kelas pekerja dalam Indonesi bukan mendapatkan pekerjaan yang layak atau formal, sehingga banyak dari mereka itu yang mana terpaksa menjadi pekerja informal atau gig worker.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengumumkan tanda-tanda penurunan kelas menengah pada Indonesia sebenarnya sudah ada terjadi sejak lama. Dia menduga tanda-tanda penurunan itu bahkan sudah ada berlangsung sekitar 1995 pada waktu munculnya tanda-tanda deindustrialisasi dini.
Bustanul menyatakan penurunan keadaan kelas menengah itu sanggup dilihat dari kinerja perubahan struktural dunia usaha dalam Indonesia yang tersebut bukan normal. Akibatnya, partisipasi manufaktur terhadap perekonomian secara keseluruhan terus menyusut.
Bustanul mengemukakan kontribusi sektor manufaktur pada 1995 masih sebesar 41,8% dari Ekonomi Nasional Indonesia. Namun, nomor itu turun berubah menjadi 38,5% pada 2005. Pada 2023, kontribusi manufaktur pada Produk Domestik Bruto Tanah Air bahkan tambahan kecil lagi yakni 28,9%.
“Jadi cikal akan segera deindustrialisasi telah terlihat dari share PDB, turun terus. Secara teori ini tidak langkah-langkah pembangunan dunia usaha yang baik,” kata dia.
Bustanul mengutarakan berkurangnya sumbangan manufaktur pada perekonomian itu pada akhirnya juga menggeser kerangka tenaga kerja dalam Indonesia. Jumlah pekerja yang tersebut bekerja pada sektor manufaktur cenderung stagnan. Dia memaparkan tak adanya perkembangan pada sektor pekerjaan ini pada akhirnya berkorelasi dengan memburuknya situasi kelas menengah Indonesia.
“Jadi saya ingin ungkapkan cikal-bakal penurunan kelas menengah itu sudah ada terlihat dari sana,” kata dia.
Deindustrialisasi itu terjadi tatkala distribusi bidang pengolahan atau manufaktur terus merosot terhadap komoditas domestik bruto (PDB). Pada 2014, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) angkanya masih 21,02%. Pada 2019 tersisa 19,7%, juga pada 2023 kian merosot berubah jadi 18,67%.
3. Lonjakan Harga Barang Kuras Isi Kantong
Penduduk kelas menengah di dalam Indonesia juga rentan miskin selama 10 tahun terakhir. Tercermin dari modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang dimaksud cenderung lebih tinggi dekat ke batas bawah pengelompokan juga semakin mendekati batas bawahnya.
Hal itu mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih tinggi sulit untuk lompat menuju kelas atas, lalu rentan untuk jatuh ke kelompok aspiring middle class atau kelompok kelas menengah rentan, bahkan rentan miskin.
BPS mencatatkan data batas menghadapi pengelompokan kelas menengah per 2024 ialah 17 x dari garis kemiskinan (Rp 582.932 per kapita per bulan) atau senilai Rupiah 9,90 juta. Sementara itu, batas kelompok menengah bawahnya adalah 3,5 x Rupiah 582.932 atau senilai Rupiah 2,04 juta.
Adapun modus pengeluarannya sebesar Rupiah 2,05 jt pada 2024, atau semakin dekat dengan batas bawah ukuran kelas menengah yang tersebut sebesar Simbol Rupiah 2,04 juta. Padahal, pada 2014, modus pengeluarannya sebesar Rupiah 1,70 jt dengan batas bawah senilai Mata Uang Rupiah 1,05 jt serta batas melawan belaka sebesar Rupiah 5,14 juta.
Ekonom senior yang merupakan mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyatakan turunnya tingkat perekonomian kelas menengah di Negara Indonesia tidaklah semata-mata muncul sebab pandemi pandemi Covid-19 serta banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Melainkan juga akibat kebiasaan sehari-hari keinginan terhadap air kemasan, seperti galon yang mana harus bayar ke Indonesia.
Selama ini secara bukan sadar itu telah menggerus income kita secara lumayan dengan style kita yang tersebut mengandalkan semua terhadap air galon, air botol lalu segala macamnya,” kata Bambang pada kantor Kamar Dagang lalu Industri Negara Indonesia (Kadin).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menekankan, kebiasaan mengkonsumsi air pada kemasan tidak ada terjadi ke semua negara.
Di negara progresif misalnya, warga kelas menengah terbiasa menenggak air minum yang dimaksud disediakan pemerintah dalam tempat-tempat umum. Dengan adanya prasarana air minum massal itu, rakyat negara maju tidaklah wajib mengeluarkan uang untuk membeli minum.
“Daya beli kelas menengahnya aman oleh sebab itu untuk air pun mereka itu tidaklah perlu mengeluarkan uang terlalu banyak,” kata dia.
Meski begitu, Bambang mengutarakan unsur keinginan air minum hanyalah satu dari sejumlah unsur lain yang digunakan menyebabkan sejumlah kelas menengah turun ‘kasta’ ke kelas kegiatan ekonomi yang mana lebih besar rendah. Bambang menduga aspek utama tumbangnya kelas menengah RI adalah pandemi Covid-19.
4. Penurunan Belanja non Makanan
BPS mencatatkan enam kelompok pengeluaran kelas menengah membengkak pada 2019-2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya untuk pengeluaran pajak hingga pendidikan.
Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS) porsi pengeluaran pajak atau iuran kelas menengah pada 2019 hanya saja sebesar 3,48%, namun pada 2024 bermetamorfosis menjadi 4,53%. Untuk sekolah dari 3,64% menjadi 3,66%.
Sementara itu, untuk barang atau jasa lainnya dari 6,04% berubah menjadi 6,48%, perumahan dari 27,80% berubah menjadi 28,52%, keperluan pesta dari 2,81% bermetamorfosis menjadi 3,18%, serta makanan dari 41,05% berubah jadi 41,67%.
Adapun untuk kelompok pengeluaran kelas menengah non makanan lain yang dimaksud mengalami penurunan yakni untuk hiburan dari 0,47% berubah jadi 0,38%, kendaraan dari 5,63% bermetamorfosis menjadi 3,99%, barang tahan lama dari 2,84% berubah menjadi 2,29%, pakaian dari 3,15% jadi 2,44%, dan juga kesehatan dari 3,08% jadi hanya sekali 2,86%.
Menurunnya porsi pembelian barang-barang non makanan itu juga tercermin dari tabungan kelas menengah yang digunakan terus merosot. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan pada awal tahun 2024, keadaan tabungan pelanggan kelas menengah (middle) masih berada di level 99. Namun, tingkat tabungan itu terus turun hingga menyentuh level 94,8 pada Juli 2024.
Kondisi tabungan dalam tahun 2024 juga tambahan parah dibandingkan pada 2023. Pada tahun lalu, tingkat tabungan kelompok kelas menengah masih pada menghadapi 100. Andry mengumumkan kondisi mantab yang mana dialami oleh kelas menengah ini berbeda dengan status kelas bawah dan juga atas. Kondisi tabungan kelas bawah justru mengalami peningkatan sejak awal tahun 2024 dari 40-an, berubah menjadi 47,9 poin di dalam pertengahan tahun.
Andry mengatakan kenaikan tabungan golongan terbawah ini muncul oleh sebab itu banyaknya bantuan sosial di dalam awal tahun 2024. “Jadi bansos memang benar ada pengaruhnya, merekan rebound.”
Andry melanjutkan situasi kelas teratas lebih lanjut beruntung lagi.Jumlah tabungan merek meningkat pesat sejak awal tahun 2024 dari level di dalam bawah 100 berubah jadi 106,2 pada Juli 2024.
Dia mengungkapkan kelas middle-upper inilah yang tersebut masih mempunyai daya beli kuat. Andry mengutarakan situasi tabungan kelompok inilah yang digunakan memunculkan fenomena konser-konser tetap sibuk kendati warga sedang tertekan daya belinya.
“Yang middle-upper ini saving-nya loncat! Jadi ini yang mana menjelaskan kenapa daya beli melemah, tapi setiap konser ticket war-nya gila-gilaan,” kata dia.
Kepala Perekonomian Bank Permata Josua Pardede mengemukakan fenomena makan tabungan terjadi pada saat peningkatan belanja lebih tinggi cepat ketimbang pendapatan seseorang. Solusi untuk mengatasi ini, kata dia, adalah mengerem tingkat belanja atau meninggal tingkat pendapatan masyarakat.
Mengerem tingkat belanja dapat diwujudkan dengan cara pemerintah mempertahankan pemuaian harga, teristimewa pangan. Pelayanan dasar seperti kesegaran lalu pendidikan, kata dia, juga penting dipastikan dapat dijangkau oleh masyarakat.
Secara bersamaan dengan merawat harga, Josua meminta-minta pemerintah untuk meningkatkan total lapangan kerja ke sektor formal.”Karena kalau terlalu banyak sektor informal yang paruh waktu, gajinya tidak ada akan tambahan membesar dibandingkan sektor formal,” kata dia.
5. Urbanisasi Turun, Balik Jadi Petani?
Minimnya lapangan pekerjaan formal menghasilkan rakyat berbagai yang mana terpaksa memilih berubah menjadi petani. Akibatnya urbanisasi atau perpindahan komunitas dari pedesaan ke kota cenderung tidak ada terjadi.
BPS pun mencatatkan kelas menengah yang mana bekerja di sektor pertanian membengkak selama 10 tahun terakhir. Berlainan arah dari yang mana bekerja dalam sektor jasa maupun industri.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kelas menengah yang tersebut bekerja ke sektor pertanian pada 2014 cuma berjumlah 12,90%, setelah itu naik berubah jadi 15,14% pada 2019, juga menjadi 19,97% pada 2024.
“Yang kita lihat pada di tempat ini ada kenaikan proporsi kelas menengah yang digunakan bekerja di sektor pertanian melebihi 10 tahun lalu,” kata Amalia ketika rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait RAPBN 2025 dalam Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Sementara itu, untuk sektor industri, kelas menengah pada 2014 porsinya belaka sebesar 19,33%, sesudah itu naik pesat pada 2019 berubah menjadi 25,64% namun terus merosot porsinya pada 2024 menjadi hanya saja tersisa 22,98%.
Demikian juga untuk sektor jasa yang mana konsisten turun. Amalia mengatakan, pada 2014 kelas menengah yang dimaksud bekerja di dalam sektor jasa mencapai 67,78%, setelah itu pada 2019 menjadi 59,22% kemudian pada 2024 berubah menjadi hanya saja sebesar 57,05%.
“Kalau kita mengawasi bagaimana lapangan perniagaan kemudian status pekerjaan kelas menengah memang sebenarnya 57% kelas menengah bekerja di sektor jasa, berikutnya 22,98% kelas menengah bekerja pada sektor industri,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, mayoritas pekerja kelas menengah itu juga bekerja di sektor informal dengan porsi mencapai 40,64% dari yang tersebut pada 2014 semata-mata sebesar 37,24%. Sedangkan yang digunakan bekerja dalam sektor formal terus mengalami penurunan 10 tahun terakhir dari 62,76% menjadi belaka 59,36%.
Ekonom senior dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, minimnya pekerja yang dimaksud masuk ke sektor formal atau manufaktur menimbulkan boomerang tersendiri bagi pemerintah, khususnya dari sisi penerimaan pajak yang tersebut mungkin terus merosot, sebab pendapatan kelas pekerja petani bukan sestabil kemudian setinggi pekerja formal.
Akibatnya, data rasio pajak atau perbandingan penerimaan pajak terhadap item domestik bruto (PDB) juga berubah menjadi stagnan, oleh sebab itu objek pajaknya makin sejumlah yang dimaksud tak tersentuh akibat deindustrialisasi. Pada 2023, tax ratio Indonesia belaka 9,6%, sedangkan pada 2014 masih sebesar 11,4%.
“Kenapa tax ratio kita turun terus, kenapa total tenaga kerja sektor formal turun terus, sebab deindustrialisasi dini,” tegas Wijayanto.
Next Article Bukti Nyata Covid Bawa Untung Buat Segelintir Warga RI
Artikel ini disadur dari Kelas Menengah RI Sekarat, Pemerintah Tak Bisa Cuma Salahkan Covid
