Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata dengan kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan memproduksi seperti pokja sama-sama dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri dan juga Penyertaan Modal Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih berjalan ke tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah menciptakan nota kesepahaman kerja sejenis dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di dalam tempat wisata.
Guna memperkuat penerapan kerja serupa tersebut, menurut dia, Dinas Peluang Usaha Pariwisata wajib menciptakan kesepakatan mirip dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang dimaksud tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang punya, kemudian Kementerian Keuangan tentunya, ini yang mana berubah jadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja dapat tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki menyatakan bahwa asosiasi pelaku bisnis pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan juga Tempat Makan Negara Indonesia (PHRI) kemudian Gabungan Industri Perjalanan Tanah Air (GIPI) juga penting ikut serta pada upaya penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum dan juga penyelenggaraan inisiatif edukasi untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai dampak buruk pungli ke tempat wisata di upaya mengatasi pungli di dalam wilayah wisata.
Deputi Pembangunan Destinasi lalu Infrastruktur Kementerian Wisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul lantaran tingkat pemahaman penduduk mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum lalu penyuluhan untuk masyarakat di upaya penanggulangan pungli pada tempat wisata.
"Salah satu yang digunakan konkret adalah kita menegaskan dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja identik yang tersebut sudah ada ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
