Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump

JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi kemudian mendatangi Malaya yang tersebut ketika ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 di merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat merancang komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang tersebut sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diinformasikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Negara Malaysia I, pada kediaman resmi DPM I mengeksplorasi perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, hari terakhir pekan (4/4/2025), Airlangga diterima secara langsung oleh PM Negara Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kantornya pada Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat yang dimaksud untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja serupa kegiatan ekonomi Tanah Melayu dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk meningkatkan kekuatan lalu memperbarui sinergi ekonomi, yang dimaksud mencerminkan komitmen kerja identik yang tersebut kuat antara Indonesia serta Negara Malaysia ke tingkat yang tersebut lebih lanjut baik di dalam masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, khususnya di menguatkan tambahan sejumlah lagi kegiatan ekonomi lalu perdagangan, yang mana melibatkan para Pengusaha Indonesia kemudian Malaya di dalam berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga menyatakan bahwa Malaya selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk menggerakkan penguatan kerja mirip seluruh negara ASEAN di menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons berhadapan dengan kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Negara Malaysia membutuhkan kerja serupa dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Negara Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, lalu perdagangan dalam kawasan. Pada konferensi itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan kemudian Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah konferensi dengan PM Anwar, Airlangga segera menindaklanjuti untuk rapat khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada rapat tersebut, Tengku Zafrul menyatakan bahwa rapat dengan Airlangga juga mengeksplorasi strategi untuk penguatan perekonomian regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN tidak lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat perekonomian regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa tempat ASEAN pada Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang dimaksud sangat besar, untuk mengupayakan penguatan perekonomian regional di area Kawasan ASEAN dan juga di tempat tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul dan juga Menko Airlangga setuju pada ketika sektor ekonomi global sedang bergejolak, maka pernyataan ASEAN perlu lebih tinggi lantang. Diketahui, Indonesia lalu Tanah Melayu akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan lalu Penyertaan Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik juga mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dijalankan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, akibat dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif merancang komunikasi serta engagement dengan pemerintahan AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump memunculkan tantangan yang digunakan besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap saja menghormati kebijakan tersebut, Indonesia lalu Negara Malaysia percaya pada hubungan yang dimaksud konstruktif juga saling menguntungkan.
Mereka berazam untuk menjaga kepentingan kegiatan ekonomi dengan masih menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.




