JAKARTA – Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK akibat menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, lapangan usaha tekstil serta komoditas tekstil (TPT) pada Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex di dalam Solo.
“Pemerintah telah seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar bukan terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya terdiri dari penangguhan bayar pajak,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti ketika dihubungi SindoNews, diambil Hari Sabtu (8/3/2025).
Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar mereka sebagai korban PHK mampu masih bisa saja menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk sanggup membuka perniagaan sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja di area bidang lain yang dimaksud masih bergairah.
Sebagai informasi, dua pabrik sepatu di area Tangerang PT Adis Dimension Footwear lalu PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK tidak ada semata-mata terjadi pada sektor tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menyatakan bidang tekstil berada pada kondisi yang tersebut kian sulit sebab terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, serta melemahnya lingkungan ekonomi ekspor di dalam sertai gempuran hasil impor ke bursa domestik.
