JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai kemiskinan tak belaka berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan nasional. Sebab, meningkatnya bilangan kemiskinan dapat mengganggu stabilitas sosial juga politik.
Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko pada kuliah singkat dalam Lembaga Pendidikan kemudian Latihan Polri Sekolah Staf lalu Pimpinan (Sespim Polri). Kuliah dilakukan di dalam Kantor BP Taskin, Grand Kebon Sirih, Ibukota Pusat, hari terakhir pekan (7/3/2025).
Dalam menghadapi kemiskinan, kata Budiman, ada faktor penting yang tidak ada boleh diabaikan, yakni prospek gangguan terhadap stabilitas nasional. Menurutnya, golongan rentan miskin yang mana perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kelas menengah. Kelas ini sangat mudah jatuh ke di kemiskinan oleh sebab itu berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau hilangnya akses perekonomian lainnya. Meskipun secara kegiatan ekonomi kelas menengah lebih tinggi mapan, dia kerap kali merasa kecewa terhadap sistem urusan politik yang tersebut ada, dan juga kecerdasan merekan dapat dimanfaatkan untuk menggalang massa atau melakukan inovasi radikal.
“Orang pintar yang dimaksud tidak ada diberi kesempatan akan mengamati masa depan suram, juga orang miskin yang digunakan ekstrem malah cenderung mengamati masa depan cerah,” kata Budiman.
Frustrasi juga rasa putus asa yang tersebut muncul di tempat kalangan kelas menengah dapat memicu ketidakstabilan, khususnya jikalau merekan tak diawasi dengan baik oleh aparat.
Dalam diskusi tersebut, kontestan kuliah juga memberikan masukan mengenai kategori kemiskinan. Budi Asrul, salah seseorang peserta, mengungkapkan fenomena menarik di dalam Jakarta, di tempat mana ada orang miskin yang dimaksud mapan. Ia menggambarkan Pak Ogah, yang mana sehari-hari bisa saja menciptakan uang hingga jutaan rupiah dari aktivitas dalam sekitar Senayan. Meski pendapatan mereka tinggi, namun cara hidup yang disebutkan tidaklah membantu ekonomi yang mana sehat serta berkelanjutan.
“Di beberapa daerah, polisi mampu menghilangkan orang miskin yang dimaksud hidup dengan cara seperti ini dengan menindaknya,” kata Budi.
Fenomena ini menjadi salah satu indikasi bahwa kemiskinan tidak belaka persoalan kekurangan materi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku perekonomian yang digunakan bukan sehat. Budiman menilai bahwa penyulut fenomena ini adalah sistem dunia usaha yang dimaksud belum sehat. Banyak orang kaya yang digunakan tidak ada mendapatkan penghasilan dari produksi yang digunakan sah, dan juga perekonomian seringkali hanya sekali dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini terjadi dikarenakan pemanfaatan alam yang tersebut tak memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
“Permasalahan dunia usaha di tempat Indonesia adalah ekonomi yang digunakan bukanlah berdasarkan entrepreneurship. Politik kita tiada didanai oleh perusahaan yang tersebut menambah nilai, tetapi didanai oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan juga pembabatan hutan,” ungkap Budiman.
